Setahun Menjabat, Bupati Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle, Diingatkan Kontrak Politik Kampanye Rakyat Soppeng
Alqantaranews.id - Satu tahun pertama pemerintahan selalu menjadi fase krusial. Pada periode inilah publik tidak menuntut keajaiban, namun mengharapkan sinyal kuat bahwa kekuasaan bergerak menuju perubahan nyata. Esensinya bukan sekadar bekerja, melainkan mengubah keadaan.
Di Kabupaten Soppeng, setahun pemerintahan H. Suwardi Haseng telah berlalu. Aktivitas birokrasi berdenyut, proyek fisik berjalan, dan agenda formal tertunaikan. Namun di ruang publik, sebuah kesan repetitif mulai terdengar: “Ada kerja, tetapi perubahan belum terasa.”
Opini ini tidak lahir dari sentimen oposisi, melainkan dari pengamatan harian warga di pasar, pematang sawah, pelaku usaha kecil, hingga keluarga penerima layanan publik.
Kejujuran sebagai Fondasi Kepemimpinan
Dalam demokrasi lokal, kejujuran bukan sekadar nilai moral, melainkan syarat legitimasi. Penting untuk meluruskan satu hal mendasar: tidak semua capaian yang dirasakan hari ini adalah buah kebijakan setahun terakhir.
Program Universal Health Coverage (UHC), misalnya, merupakan hasil proses kebijakan lintas waktu yang dirancang dan dianggarkan sebelum periode pemerintahan saat ini. Mengakui fakta tersebut bukanlah bentuk pelemahan kepemimpinan, melainkan cermin kedewasaan politik.
Jarak antara publik dan penguasa berpotensi melebar ketika warisan kebijakan masa lalu dipresentasikan sebagai prestasi baru, sementara terobosan segar belum terlihat jelas. Di titik inilah muncul pertanyaan publik yang wajar: apa pembeda utama pemerintahan ini dibanding sebelumnya?
Aktivitas vs Dampak: Sebuah Kontradiksi?
Roda pemerintahan memang berputar, namun bagi rakyat, parameter keberhasilan bukan terletak pada kuantitas kegiatan administratif, melainkan dampak nyata pada hajat hidup orang banyak:
- Apakah biaya hidup terasa lebih ringan?
- Apakah pelayanan publik lebih cepat dan responsif?
- Apakah ekonomi lokal menunjukkan pergerakan baru?
Ketika jawaban atas pertanyaan tersebut masih samar, maka seluruh aktivitas birokrasi berisiko dipersepsikan sebagai rutinitas tanpa transformasi.
Infrastruktur dan Efek Berganda yang Terbatas
Pembangunan jalan dan fasilitas umum di Soppeng terus berjalan. Namun tantangannya bukan lagi sekadar "ada atau tidaknya" proyek, melainkan sejauh mana proyek tersebut mampu menggerakkan ekonomi rakyat.
Hingga kini, belum terlihat perubahan signifikan pada akses pasar bagi usaha kecil atau tumbuhnya pusat ekonomi baru di desa. Ini mengindikasikan bahwa infrastruktur masih diperlakukan sebagai target fisik semata, bukan sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial.
Pendidikan dan UMKM: Menanti Pembuktian Terbuka
Pendidikan gratis dan penguatan UMKM adalah janji yang sangat populer. Namun, publik berhak mendapatkan transparansi data berbasis dampak: siapa penerima manfaatnya, bagaimana skema programnya, dan apa perubahan konkret pada omzet pelaku usaha? Tanpa data terbuka, masyarakat akan menilai berdasarkan pengalaman personal yang cenderung menunjukkan bahwa manfaat program belum merata.
Ruang Publik: Polemik Mengalahkan Narasi Kemajuan
Satu tahun terakhir, atensi publik justru tersedot oleh berbagai polemik tata kelola. Mulai dari dinamika penempatan PPPK, konflik terbuka antara pimpinan legislatif dengan pejabat teknis kepegawaian, hingga isu dugaan penyimpangan pada belanja APBD.
Sorotan tajam juga mengarah pada sejumlah pengadaan, seperti pembangunan Taman Segitiga Cabbengé Tahap I, kendaraan dinas, alat mesin pertanian, hingga sarana penerangan jalan. Menilai kebijakan bukanlah menuduh pelanggaran, namun jika isu-isu ini tidak dijawab dengan penjelasan berbasis data, maka yang tumbuh subur adalah spekulasi dan ketidakpercayaan.
Masalah Utama: Ketiadaan Narasi Lompatan
Persoalan mendasar pemerintahan saat ini bukanlah ketiadaan program, melainkan absennya narasi perubahan yang meyakinkan. Publik belum melihat adanya evaluasi terbuka, koreksi arah yang tegas, atau terobosan yang berani memutus pola lama. Akibatnya, pemerintahan tampak berjalan aman, namun belum melompat maju.
Ringkasan Evaluasi Berbasis Persepsi:
* Capaian: Kerap bercampur dengan warisan kebijakan lama.
* Ekonomi Rakyat: Belum menunjukkan peningkatan signifikan.
* Infrastruktur: Ada, namun efek bergandanya masih terbatas.
* Pelayanan Publik: Berjalan normal, belum ada sentuhan istimewa.
* Pendidikan & UMKM: Janji tersedia, data dampak masih minim.
* Arah Kepemimpinan: Stabil, namun belum transformatif.
Menghindari Stagnas
Stagnasi adalah kondisi paling berbahaya dalam pemerintahan. Bukan karena tidak bekerja, melainkan karena bekerja tanpa perubahan berarti. Dalam jangka pendek, ini melahirkan kekecewaan; dalam jangka panjang, ia menciptakan krisis kepercayaan.
Waktu masih tersedia, meski tidak panjang. Arah dapat diperbaiki dengan memisahkan secara jujur antara warisan dan capaian baru, meredam kegaduhan internal, serta membuka data program secara transparan.
Rakyat Soppeng tidak menuntut keajaiban. Mereka hanya ingin melihat kekuasaan bekerja nyata untuk kehidupan mereka. Jika tahun-tahun berikutnya berlalu tanpa lompatan, maka yang tersisa hanyalah pertanyaan: di mana realisasi program cepat yang dijanjikan, dan bagaimana konsep "Soppeng Setara, Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan" benar-benar diterjemahkan menjadi kenyataan?
Penulis ; Arham, M.Si. La Palellung, Ketua Dewan Kajian Strategis Koalisi Integritas Indonesia (KITA INDONESIA)
Redaksi
Sapta Rini Sunardi S IP
Editor
Andi Hasmuliati