Usulkan SPBU khusus untuk Penambang Rakyat, Wasekjen DPP APKLI Merah Putih Mangimpal Lumbantoruan : Bentuk Konkrit Asta Cita Bapak Presiden.
Bangka Belitung , - https: // alqantaranews.id
Antrian panjang di beberapa SPBU di Kota Pangkalpinang (Kamis, 24 September 2026) masih ramai bahkan mengular sampai luar area SPBU.
Mencermati fenomena itu Wasekjen DPP APKLI Merah Putih Mangimpal Lumbantoruan menyatakan mengapresiasi PT Pertamina Patra Niaga yang telah berusaha maksimal melaksanakan tugas dan fungsi.
"Pertama saya apresiasi PT Pertamina Patra Niaga yang telah berusaha maksimal memastikan distribusi BBM ke seluruh SPBU. Bahwa di lapangan masih terjadi antrian, petugas butuh dukungan dan waktu, " ucap Mangimpal Lumbantoruan melalui sambungan telpon (Jumat, 25 September 2026).
Dilansir dari berbagai sumber, salah satu penyebab antrian panjang adalah dugaan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalit.
Menanggapi hal itu Mangimpal Lumbantoruan menyatakan fenomena itu juga terjadi di luar daerah.
Ketika disinggung apa saran yang bisa ditawarkan untuk menangani antrian di SPBU, Mangimpal Lumbantoruan mengusulkan SPBU khusus Penambang Rakyat supaya distribusi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal Kemandirian Energi.
"Kita mengusulkan SPBU khusus Penambang Rakyat sesuai ketentuan dan regulasi. Jadi tidak menumpuk di SPBU. Seperti SPBU khusus Nelayan dan Petani, " balas Mangimpal Lumbantoruan.
Usulan yang disampaikan oleh Wasekjen DPP APKLI, Merah Putih mengenai pengadaan SPBU khusus penambang rakyat merupakan respons langsung terhadap kelangkaan BBM yang belakangan ini terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sektor pertambangan timah rakyat di wilayah ini sangat bergantung pada pasokan BBM subsidi seperti Pertalite, sehingga ketika terjadi keterbatasan stok atau antrean panjang di SPBU umum, aktivitas perekonomian penambang kecil menjadi lumpuh.
Jika dicermati dari sudut pandang tata kelola distribusi energi, gagasan ini memiliki beberapa poin analisis penting:
1. Mengurangi Beban SPBU Umum
Selama ini, antrean di berbagai SPBU di Bangka Belitung kerap membludak karena bercampurnya kendaraan pribadi, angkutan umum, konsumen retail, hingga para penambang rakyat.
Dengan memisahkan jalur distribusi melalui SPBU khusus, penumpukan kendaraan di fasilitas umum dapat ditekan secara signifikan.
2. Meminimalisir Penyalahgunaan dan Spekulasi
Kelangkaan BBM di Babel sering kali diperparah oleh praktik pengerit (pembelian berulang untuk dijual kembali) serta masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran. Melalui SPBU khusus yang terdata, pemerintah dan Pertamina dapat memberlakukan sistem verifikasi atau kuota berbasis data riil kelompok penambang. Konsep ini mirip dengan SPBU Nelayan (SPBUN) yang sudah diterapkan untuk menjaga pasokan bahan bakar bagi sektor perikanan secara legal dan terarah.
3. Tantangan Regulasi dan Legalitas
Meskipun tujuannya baik untuk mengamankan distribusi sesuai kebutuhan, realisasi SPBU khusus penambang rakyat harus menghadapi tantangan status legalitas wilayah tambang itu sendiri. Sesuai regulasi nasional, BBM bersubsidi hanya dapat disalurkan kepada sektor-sektor yang memiliki izin resmi atau payung hukum yang jelas agar tidak menyalahi aturan tata niaga migas yang diawasi ketat oleh BPH Migas.
Secara keseluruhan, usulan tersebut dapat menjadi solusi taktis yang efektif, asalkan dibarengi dengan sinkronisasi regulasi pertambangan rakyat serta pengawasan distribusi yang ketat dari pihak berwenang.(*)