BREAKING NEWS : DPR Tak Masukkan Pasal Illicit Enrichment ke UU Perampasan Aset, Alasannya HAM

  BREAKING NEWS : DPR Tak Masukkan Pasal Illicit Enrichment ke UU Perampasan Aset, Alasannya HAM



Jakarta, https : // alqantaranews,id - Jumat (20/11/2026) -* Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan ketentuan _illicit enrichment_ atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar tidak dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset.

Penjelasan itu disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers usai mengikuti rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.


Menurut Habiburokhman, ketentuan _illicit enrichment_ dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Ketentuan tersebut dinilai berpotensi membebankan pembuktian kepada pejabat yang bersangkutan untuk membuktikan asal-usul kekayaannya, bukan kepada penegak hukum yang mendakwakan.


Padahal, dalam prinsip hukum pidana, beban pembuktian berada pada jaksa atau penegak hukum, bukan pada terdakwa. Prinsip praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi.

"Kita tidak bisa menghukum seseorang hanya karena kekayaannya bertambah, tanpa ada bukti tindak pidana yang mendasarinya," ujar Habiburokhman dalam penjelasannya.

Dengan tidak dimasukkannya pasal tersebut, UU Perampasan Aset tetap mengatur perampasan aset yang terbukti berasal dari atau terkait dengan tindak pidana, melalui mekanisme perampasan aset pidana dan perampasan aset perdata.

Keputusan DPR tersebut kini menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Sebagian masyarakat menilai keputusan itu tepat, karena menjaga HAM dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun sebagian lainnya menilai, tanpa pasal _illicit enrichment_, pemberantasan korupsi terhadap pejabat yang hartanya melonjak tidak wajar akan semakin sulit.

Di banyak negara, ketentuan _illicit enrichment_ justru menjadi senjata utama untuk menjerat pejabat korup yang pandai menyembunyikan aliran uangnya.

Lantas, bagaimana menurut Anda tentang keputusan DPR terkait ketentuan _illicit enrichment_ tersebut?

Apakah Anda setuju pasal itu dihapus demi HAM, atau justru harus dipertahankan demi memberantas korupsi?

Tulis pendapat Anda di kolom komentar.

https://alqantaranews, id

Tajam • Terpercaya • Berimbang

Publisher : Andi Rusdi

Editor : Andi Fadal Ali

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak