Keterangan Foto: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (FK UMI) Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware.
MAKASSAR – https :// alqantaranews.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar mengecam tindakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Nasrudin Andi Mappaware, yang diduga melarang sejumlah mahasiswa mengikuti Intermediate Training (LK II), bahkan mengancam mereka dengan pemanggilan Komisi Disiplin yang disebut berpotensi berujung pada sanksi akademik.
Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim, menilai tindakan tersebut merupakan persoalan serius apabila mahasiswa mendapatkan tekanan atau ancaman sanksi hanya karena mengikuti proses perkaderan organisasi. "Ada beberapa kader dari Kedokteran UMI yang sementara mengikuti Intermediate Training. Namun, Dekan melarang mereka, bahkan memberikan ancaman berupa Komisi Disiplin atau sanksi yang disebut setara dengan skorsing," ungkap Sarah, Jumat (20/11/2026).
Sarah menegaskan, kampus tidak seharusnya menjadi ruang pembatasan terhadap pengembangan intelektualitas dan aktivitas organisasi mahasiswa, terlebih apabila pembatasan tersebut tidak disertai dasar aturan yang jelas. "Kami secara kelembagaan mengecam tindakan Dekan Fakultas Kedokteran UMI. Sebagai bentuk protes, Senin mendatang kami akan turun aksi di Kampus UMI," tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Koordinator Komisariat (Korkom) UMI, Qemal Habib, menyayangkan dugaan pelarangan tersebut. Ia menilai persoalan ini semakin ironis karena Dekan Fakultas Kedokteran UMI disebut merupakan alumni HMI dan bagian dari keluarga besar KAHMI. "Kalau benar beliau merupakan alumni HMI, seharusnya memahami bahwa perkaderan merupakan bagian penting dalam membentuk kualitas intelektual dan kepemimpinan mahasiswa. Lantas, mengapa mahasiswa yang ingin mengikuti LK II justru dilarang, bahkan dihadapkan pada ancaman skorsing?" ujarnya.
Qemal menegaskan, hak mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas diri memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) mengatur kedudukan mahasiswa sebagai insan dewasa yang mengembangkan potensi diri serta hak memperoleh layanan pendidikan sesuai bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Sementara Pasal 14 mengatur pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Lebih lanjut kata Qemal, Pasal 77 UU Pendidikan Tinggi mengatur keberadaan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi serta pengaturan lebih lanjut melalui statuta perguruan tinggi. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara otomatis menjadikan seluruh kegiatan organisasi eksternal sebagai kegiatan intra kampus, hak mahasiswa untuk mengembangkan diri tetap harus dihormati. Karena itu, setiap pembatasan maupun ancaman sanksi harus memiliki dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang jelas sesuai statuta UMI serta peraturan akademik yang berlaku.
HMI Cabang Makassar mempertanyakan dasar hukum dan alasan akademik di balik dugaan pelarangan tersebut. Apabila terdapat persoalan kehadiran, kewajiban akademik, atau pelanggaran disiplin, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang objektif dan proporsional, bukan dengan ancaman sanksi tanpa kejelasan dasar dan prosedur. Aktivitas akademik dan pengembangan kapasitas intelektual melalui organisasi semestinya berjalan beriringan, bukan dipertentangkan.
HMI secara kelembagaan menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar tentang keikutsertaan mahasiswa dalam LK II, melainkan menyangkut penghormatan terhadap hak mahasiswa, kepastian hukum, dan batas kewenangan pimpinan fakultas.
"Kampus semestinya menjadi ruang yang memerdekakan pikiran, bukan tempat tumbuhnya ketakutan untuk berorganisasi dan mengembangkan intelektualitas," kata Qemal.
Atas persoalan tersebut, HMI Cabang Makassar mendesak pihak Rektorat UMI untuk memberikan klarifikasi terbuka, menjelaskan dasar kebijakan Dekan, serta memastikan tidak ada mahasiswa yang dirugikan secara akademik hanya karena mengikuti kegiatan perkaderan.
HMI juga membuka ruang klarifikasi kepada pihak Dekan Fakultas Kedokteran UMI demi memperoleh penjelasan yang berimbang dan penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Publisher : Andi Rusdi
Editor : Fadal Ali
