Hari Lahir Pancasila 2026 : Mengukur Dampak Inovasi dan Resiliensi ASN Perantau Asal Bulukumba Pasca LATSAR CPNS XIX
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — alqantaranews.id - Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi seremoni historis, juga momentum untuk menguji sejauh mana nilai-nilai dasar negara teraktualisasi dalam sistem pelayanan publik.
Di kawasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, manifestasi nilai tersebut terlihat melalui rekam jejak para Aparatur Sipil Negara (ASN) perantau asal Kabupaten Bulukumba.
Rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan XVII, XVIII, dan XIX Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK-APDN) Wilayah IV Makassar memberikan potret utuh mengenai transisi struktural dan inovasi di tubuh birokrasi.
Latsar yang berlangsung sejak Februari dan ditutup dengan fase klasikal pada akhir Mei 2026 ini menjadi inkubator bagi lahirnya gagasan-gagasan pembaharuan pelayanan publik.
*Demografi dan Peta Inovasi Peserta Latsar*
Pembukaan fase klasikal Latsar pada 18 Mei 2026 lalu di Auditorium BBPK-APDN IV Makassar diresmikan oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami MP.
Berdasarkan data penyelenggara, kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta; 63 orang merupakan CPNS formasi umum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sementara 57 lainnya merupakan purna praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan CPNS Umum dari berbagai wilayah penugasan.
Di antara ratusan peserta tersebut, tiga CPNS asal Bulukumba mencatatkan gagasan aktualisasi yang menyasar celah struktural di instansi masing-masing.
Dua di antaranya adalah purna praja IPDN Angkatan XXXII yang kini bertugas sebagai Fasilitator Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Muh. Fajar Fikriansyah B, S.Tr.I.P., alumnus SMAN 1 Bulukumba, mengidentifikasi kelemahan literasi politik masyarakat sebagai akar lahirnya kepemimpinan yang kurang profesional.
Melalui gagasannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Fajar merancang optimalisasi pengelolaan media dan publikasi guna mendorong pengawasan mandiri publik terhadap partai politik.
Di instansi yang berbeda, Anisa Amalyah Fajri Matoa, S.Tr.I.P., lulusan SMAN 6 Bulukumba, menyoroti kerentanan tata kelola aset di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel.
Anisa memitigasi risiko maladministrasi dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baku untuk penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).
Gagasan pembenahan birokrasi juga datang dari jalur formasi umum. Ahmad Robbani, alumnus SMK DH PEPABRI Bulukumba yang kini bertugas sebagai pemadam kebakaran di UPTD Damkar Kabupaten Polewali Mandar, membawa kerangka kerja digitalisasi ke instansinya.
Merespons pencatatan operasional yang masih konvensional, Robbani menggagas sebuah Inovasi Kerangka Kerja atau Framework Innovation dengan akronim "SINERGI : Sistem Integrasi Data dan Ekosistem Ruang Digital", sebuah basis data digital terpadu satu pintu yang diintegrasikan melalui ekosistem Google Workspace.
Langkah ini dirancang untuk menstandardisasi variabel data dan merapikan alur kerja dari tingkat pelaksana hingga pimpinan.
*Resiliensi di Tanah Rantau : Antara Ketidaknyamanan dan Integritas*
Data inovasi di atas tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari proses adaptasi sosial kultural di tanah rantau.
Fajar Fikriansyah menganalisis rendahnya kapasitas pemimpin lokal berkorelasi langsung dengan minimnya literasi politik masyarakat.
Gagasan aktualisasinya di Kesbangpol Sulsel berupaya membuka akses edukasi politik secara digital.
Bagi Fajar, pengabdian di luar daerah asalnya adalah instrumen pendewasaan.
> "Sebagai ASN, pengabdian ini bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi menjaga amanah. Di tempat yang jauh dari rumah, saya belajar mandiri dan memahami arti tanggung jawab," tegas Fajar.
Pendekatan berbeda diambil oleh Anisa Amalyah di Dinas PMD Sulsel. Ia menyoroti kerentanan administrasi pada penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).
Penyusunan SOP yang ia gagas berfungsi sebagai mitigasi risiko maladministrasi. Secara personal, Anisa mendefinisikan perantauan sebagai ujian ketahanan mental.
> "Pengabdian tidak selalu tentang kenyamanan. Hidup jauh dari keluarga mengajarkan saya bahwa untuk terus bertumbuh, kita perlu bertahan dalam setiap ketidaknyamanan hidup," ujar Anisa.
Sementara itu, Ahmad Robbani, CPNS Pemadam Kebakaran di Polewali Mandar, membawa kerangka kerja "SINERGI" (Sistem Integrasi Data dan Ekosistem Ruang Digital) untuk memodernisasi manajemen data operasional Damkar yang selama ini konvensional.
Konsep ini mencakup satu standar variabel, satu alur kerja, repositori utama terpusat (menggunakan *Google Workspace*), pembatasan hak akses berbasis peran, dan mekanisme rekapitulasi periodik.
> "Sudah dua tahun merantau, dari Bulukumba ke Kota Palopo hingga Tanah Mandar. Pengalaman liputan bersama Forum Inovasi Daerah Bulukumba di masa lalu dan bimbingan mentor IT saya, Dr. Muhammad Yusran Yusuf, memberi saya gambaran besar tentang bagaimana cara berdampak secara nyata di daerah pengabdian," papar Robbani.
*Peran Widyaiswara : Menjaga Kompas Etik Birokrasi*
Keberhasilan gagasan kreatif CPNS ini tidak lepas dari intervensi akademis dan pembinaan para mentor dan Widyaiswara di BBPK-APDN IV Makassar.
Salah satu figur dalam pendidikan karakter CPNS ini adalah *Andi Syahraeni Dg. Te'ne, S.Pt., M.Si.*, Widyaiswara Ahli Madya yang juga merupakan putri daerah Bulukumba (Alumni SMAN 1 Bulukumba angkatan 1990).
Memulai karier di sektor swasta di Jakarta dan Bogor (1995-2004) sebelum beralih menjadi abdi negara di Bulukumba pada 2004, Andi Syahraeni membawa perspektif manajemen SDM swasta ke dalam birokrasi.
Andi Syahraeni menyuntikkan filosofi adaptasi kultural yang kuat kepada para CPNS muda.
- Adaptasi Tanpa Kehilangan Jati Diri : "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Beradaptasi bukan berarti menghilangkan jati diri, melainkan menyelaraskan sikap dengan lingkungan kerja."
- Adab sebagai Kecakapan Utama : Dalam birokrasi, kecakapan teknis harus didahului oleh kecerdasan emosional. Integritas wajib dipertahankan meski berbenturan dengan konflik kepentingan.
- Prinsip Kolaborasi : "Bercahayalah tanpa mematikan cahaya orang lain." Sebuah prinsip yang ia tanamkan agar persaingan di tubuh ASN bersifat konstruktif, bukan destruktif.
*Doktrin Klasikal dan Nilai Pancasila*
Fase klasikal Latsar pada 18-24 Mei 2026 menegaskan bahwa inovasi administratif harus ditopang oleh ketahanan fisik dan solidaritas.
Berdasarkan jurnal kegiatan klasikal yang disusun Ahmad Robbani, proses pembentukan karakter ini mencapai puncaknya pada upacara Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei 2026) yang dipimpin oleh Kepala BKPP APDN Wikayah IV Kemendagri Regional Makassar, Sugiarto, S.E., M.Si., CACP.
Rangkaian *outbound* taktis pasca-upacara yang memaksa peserta melakukan simulasi pemecahan masalah dengan sumber daya terbatas dan tekanan fisik menciptakan kohesi antar-angkatan (XVII, XVIII, dan XIX).
Malam harinya, melalui Upacara Api Semangat Bela Negara, setiap ASN memperbarui sumpah kesetiaan mereka pada negara.
Momentum 1 Juni 2026 ini menjadi perenungan dan pembuktian bahwa Pancasila di tangan generasi birokrat muda menjadi cerminan SMART ASN dan Meritokrasi dengan core values Ber-AKHLAK.
Melalui tangan ASN perantau seperti Robbani, Fajar, dan Anisa, serta bimbingan Widyaiswara seperti Andi Syahraeni, nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi SOP yang tertib, literasi politik yang merata, dan sistem digital yang transparan. Sebuah kebangkitan intelektual di ruang-ruang pelayanan publik.(*)
Penulis/Pewarta:
Ahmad Robani
Editor:
Andi Sri Hasmuliaty
Redaksi/Publizher:
Andi Rosha