Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih di Rakor KPK - Kemendagri di Makassar
MAKASSAR, http://ALQANTARANEWS.ID— Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadirannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Bupati Soppeng hadir bersama sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, di antaranya Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Balitbangda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan.
Salah satu agenda penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama antara Kemendagri, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), para kepala daerah, dan ketua DPRD.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus memaparkan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Dr. Johanis Tanak, menyampaikan materi mengenai penguatan integritas kepala daerah melalui upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah.
Perwakilan BPKP juga memaparkan strategi penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko sebagai bagian penting dalam menjamin akuntabilitas pembangunan daerah.
Pembahasan semakin mendalam melalui dua sesi panel yang menghadirkan narasumber dari KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko, pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, penguatan tata kelola keuangan, hingga mitigasi risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan semakin memperkuat langkah konkret dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik korupsi.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pengawasan, serta unsur legislatif menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Editor: Andi Pooja
Redaksi: Andi Rosha