Pembungkaman Mahasiswa dan Sikap Abai Masyarakat di Sulawesi Selatan: Kritik atas Normalisasi Indiferensi
Andi Fauzan Aziman Mantum Ipmil Raya Komisariat Uinam Makassar
Alqantaranews.id - Mahasiswa dalam sejarah Indonesia tidak pernah sekadar menjadi peserta didik; mereka adalah aktor moral yang berperan sebagai pengawas kekuasaan dan penyambung suara rakyat. Dari masa ke masa, gerakan mahasiswa hadir sebagai kekuatan korektif ketika institusi formal gagal menjalankan fungsinya secara adil. Namun, dalam konteks Sulawesi Selatan hari ini, muncul kecenderungan yang mengkhawatirkan: pembungkaman terhadap suara mahasiswa yang kritis, diiringi dengan sikap abai dari sebagian masyarakat yang justru membiarkan fenomena ini berlangsung tanpa perlawanan berarti.
Menurut Andi Fauzan Aziman selaku Mantum Ipmil Raya Komisariat Uinam menganggap bahwa Pembungkaman mahasiswa tidak selalu hadir dalam bentuk represif yang kasat mata, tetapi sering kali terselubung dalam berbagai mekanisme yang tampak “legal”. Pembatasan ruang berekspresi di kampus, intimidasi terhadap aktivis mahasiswa, hingga kriminalisasi terhadap aksi demonstrasi menjadi pola yang perlahan-lahan membentuk iklim ketakutan. Mahasiswa yang bersuara kritis kerap dicap sebagai pengganggu stabilitas, bukan sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pendekatan keamanan lebih diutamakan daripada dialog, menciptakan jarak antara penguasa dan generasi muda yang seharusnya dirangkul.
Lebih memprihatinkan lagi adalah respons masyarakat yang cenderung pasif. Ketika mahasiswa turun ke jalan menyuarakan isu-isu publik—mulai dari kebijakan daerah, korupsi, hingga ketidakadilan sosial—dukungan yang mereka terima sering kali minim. Alih-alih melihat aksi tersebut sebagai upaya memperjuangkan kepentingan bersama, sebagian masyarakat justru memandangnya dengan sinisme, bahkan menganggapnya sebagai gangguan terhadap ketertiban. Sikap ini secara tidak langsung memperkuat praktik pembungkaman, karena kekuasaan tidak lagi menghadapi tekanan sosial yang signifikan.
Fenomena ini mencerminkan proses normalisasi ketidakpedulian. Ketika pembungkaman terjadi berulang kali tanpa respons kolektif, masyarakat perlahan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Padahal, diamnya masyarakat bukanlah posisi netral; ia adalah bentuk persetujuan pasif yang mempersempit ruang demokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melahirkan generasi yang apatis, kehilangan keberanian untuk bersuara, dan terbiasa hidup dalam batasan-batasan yang tidak adil.
Ironisnya, Sulawesi Selatan memiliki tradisi sosial yang menjunjung tinggi nilai siri’—harga diri dan kehormatan. Dalam konteks ini, pembungkaman terhadap mahasiswa seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, tetapi juga sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat kolektif. Ketika suara kritis dibungkam dan masyarakat memilih diam, nilai-nilai tersebut mengalami degradasi makna, kehilangan relevansinya dalam kehidupan publik.
Kritik ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan satu pihak semata, melainkan untuk menggugah kesadaran bersama. Pemerintah dan aparat perlu membuka ruang dialog yang lebih luas, menghentikan pendekatan represif, dan melihat mahasiswa sebagai mitra dalam pembangunan, bukan ancaman. Di sisi lain, masyarakat perlu keluar dari sikap abai dan mulai mengambil posisi yang lebih aktif dalam menjaga ruang demokrasi. Dukungan terhadap mahasiswa bukan berarti menyetujui semua aksi mereka, tetapi mengakui hak mereka untuk bersuara.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi suatu daerah tidak hanya diukur dari keberadaan institusi formal, tetapi juga dari keberanian warganya untuk mempertahankan ruang kebebasan. Jika pembungkaman terus dibiarkan dan sikap abai tetap menjadi norma, maka yang terancam bukan hanya mahasiswa, tetapi masa depan demokrasi itu sendiri di Sulawesi Selatan.(*)
Penulis/ Pewarta:
Andi Fauzan Aziman
Editor:
Andi Sri Hasmuliati
Redaksi/ Publizher:
Andi Rosha